Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting

Soal dan Jawaban UAS Etika Profesi Universitas Pamulang Semester 8

maswijaba.my.id

1. Terdapat benang merah antara “Sertifikasi bidang keahlian IT” dengan institusi sumber daya”, dan dengan “IT” itu sendiri. Tugas anda adalah menemukan dan mengurai benang merah tersebut dengan tepat, silakan!

Sertifikasi IT menunjukkan para Professional Teknologi Informasi memiliki pengetahuan dan kompetensi yang dapat dibuktikan. Sertifikasi TI memberikan keunggulan bersaing bagi perusahaan,khususnya dalam pasar global karena kemampuan dan pengetahuan Profesional Teknologi Informasi dan Telekomunikasi telah diuji dan didokumentasikan. Dan ketika ditarik antaran keterkaitan dengan institusi sumber daya adalah untuk mengetahui apakah manusianya itu/orangnya memiliki keahlian dengan jurusan yang di ambil maka dari itu dibutuhkan sertifikat lsp untuk mengetahui apakah orang itu benar”dibutuhkan dalam bidang institusi itu. Dan juga dapat memiliki keuntungan seperti :
  • Membantu Industri dalam recruitment dan mengembangkan tenaga berbasis aplikasi guna meningkatkan efisiensi HRD khususnya dan efisiensi Nasional pada Umumnya.
  • Membantu Industri dalam melakukan pengembangan sistem.

2. Tahukah anda yang dimaksud dengan Audit Teknologi Informasi, dan mengapa diperlukan adanya Audit Teknologi informasi?

Audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Kenapa di perlukan adanya audit teknologi informasi? Karena audit teknologi informasi mempunyai:
•    Availability ketersediaan informasi, apakah informasi pada perusahaan dapat menjamin ketersediaan informasi dapat dengan mudah tersedia setiap saat.
•    Confidentiality / kerahasiaan informasi, apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi perusahaan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berhak dan memiliki otorisasi.
•    Integrity, apakah informasi yang tersedia akurat, handal, dan tepat waktu.

3. UU Telekomunikasi terdiri dari 19 bab dan 64 pasal. Apa saja hak dan kewajiban kita sebagai pengguna jasa telekomunikasi, terkait dengan pasal-pasal tersebut (sebut nama pasal-pasal yang terkait)!

Pasal 12:
•    Dalam rangka pembangunan, pengoperasian, dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah.
•    Pemanfaatan atau pelintasan tanah negara dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula terhadap sungai, danau, atau laut, baik permukaan maupun dasar.
•    Pembangunan, pengoperasian dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 13: Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.
Pasal 14: Setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 15:
•    Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.
•    Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalainnya.
•    Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 16:
•    Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal.
•    Kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi lain.
•    Ketentuan kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Sebagai seorang ahli bidang Teknik Informatika, istilah UU. ITE. Merupakan istilah yang tidak asing lagi. Jelaskan secara garis besar tentang cakupan Undang-undang ITE tersebut!

UU ITE merupakan undang-undang yang mengatur segala hal tentang teknologi informasi yang berlaku di Indonesia. Undang-undang ini mulai dirancang pada tahun 2003 oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Kemudian, UU ITE terus diolah dan didiskusikan hingga akhirnya disahkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. UU ITE memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk warga negara yang melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Beberapa materi yang diatur, antara lain:
  1. Pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 dan 6 UU ITE);
  2. Tanda tangan elektronik (Pasal 11 dan 12 UU ITE);
  3. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik (Pasal 13 dan 14 UU ITE);
  4. Penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 dan 16 UU ITE);

5. Setiap profesi memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun memiliki cirri-ciri profesionalisme yang sama. Sebutkan ciri-ciri profesionalisme tersebut!

  • Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi.
  • Memiliki kode etik.
  • Memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi.
  • Memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat.
  • Memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja.
  • Menjadi anggota organisasi dari profesinya.

6. Prinsip-prinsip HAKI terdiri dari prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Jelaskan masing-masing keempat prinsip tersebut!

a. Prinsip Ekonomi
Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan member keuntungan kepada pemilik hak cipta.

b. Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari  kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.

c. Prinsip Kebudayaan
Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

d. Prinsip Sosial
Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan.

7. Dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana Cyber crime, maka perlu adanya Undang-undang yang mengatur akan hal tersebut. Undang-undang mana saja yang mengatur tindak kejahatan tersebut?

a. Pasal 27 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 45(1) KUHP. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Diatur pula dalam KUHP pasal 282 mengenaikejahatan terhadap kesusilaan.

b. Pasal 28 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

c. Pasal 29 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasaan atau menakut-nakuti yang dutujukkan secara pribadi (Cyber Stalking). Ancaman pidana pasal 45 (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana denganpidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

d. Pasal 30 UU ITE tahun 2008 ayat 3 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau system elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengaman (cracking, hacking, illegal access). Ancaman pidana pasal 46 ayat 3 setiap orang yang memebuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

e. Pasal 33 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya system elektronik dan/atau mengakibatkan system elektronik menjadi tidak bekerja sebagaiman mestinya.

Post a Comment for "Soal dan Jawaban UAS Etika Profesi Universitas Pamulang Semester 8"